Dalam situasi seperti ini, elemen-elemen masyarakat dari berbagai latar belakang menyatakan soliditasnya bersama aparat keamanan serta dukungan terhadap pemerintahan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan damai, konstitusional, dan beradab.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menekankan bahwa isu keretakan antara TNI dan Polri adalah propaganda yang dirancang untuk memecah persatuan bangsa.

“Isu TNI dan Polri saling berseteru itu tidak benar. Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Mario.

Mario juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh narasi yang menyudutkan aparat keamanan.

“Harapan kami, TNI dan Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat, dan jangan memberi ruang bagi provokator yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” tegas Mario.

Di Jakarta Timur, Koordinator Warga Edi Marzuki memimpin deklarasi yang dihadiri sekitar 5.000 warga dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan untuk menolak kerusuhan dan penjarahan.

“Kita ingin mengabarkan bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana seperti yang orang gadang-gadangkan, Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan, kita menolak akan penjarahan,” ujar Edi.

Warga juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas penghasut, perusuh, hingga penjarah, serta turut mendukung program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang harus dijalankan melalui jalur resmi.

“Hak itu jangan dijalankan dengan cara-cara yang justru merugikan masyarakat luas. Kalau demonstrasi berujung pada bentrokan dengan aparat dan perusakan fasilitas publik, aspirasi yang diperjuangkan bisa hilang fokus,” kata Syarief.

Ia menekankan bahwa budaya Indonesia adalah santun dan musyawarah.

“Akan lebih kuat kalau disampaikan dengan argumen dan solusi, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Warga dari berbagai kota juga diingatkan oleh Polri dan MUI untuk tetap waspada terhadap hoaks serta provokasi yang dapat membelokkan niat baik penyampaian pendapat publik.

Publik yang menolak aksi kekerasan dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus dipertaruhkan oleh kekacauan.

Solidaritas antara rakyat dan aparat, ditambah mekanisme konstitusional, dialog resmi, serta respons pemerintah yang adil dan transparan, menjadi kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan bermartabat.

Pemerintah mendapat mandat moral untuk terus menjamin ruang bagi aspirasi rakyat, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa demokrasi berjalan tanpa anarkisme.***

Artikel Publik dan Aparat Sepakat Tolak Aksi Anarkis yang Ancam Demokrasi pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Rektor Universitas Flores (Unflor), Wilybrodus Lanamana, menyerukan kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan produktif bagi bangsa. Wilybrodus menekankan pentingnya menghindari provokasi, hoaks, dan adu domba yang dapat memecah belah bangsa.

“Mahasiswa diharapkan tetap berkarya dan memiliki integritas yang baik untuk bangsa ini. Jangan terprovokasi untuk hal hal yang anarkis, hoax, adu domba dan lainnya, serta tetap menjaga bangsa ini dari perpecahan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Prof. Dr. Muhammad Abdy yang menilai, aksi demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi dan dilindungi undang-undang. Namun penyampaikan aspirasi harus sesuai aturan, tidak merugikan orang lain dan merusak fasilitas umum.

“Demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi aksi demo tersebut seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak anarkis,” ujarnya

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pengamanan, agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tetap terlindungi.

“Kami mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis agar hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, namun tidak berubah menjadi tindakan kekerasan,” tegasnya.

TNI dan Polri menunjukkan kesiapsiagaan penuh dengan meningkatkan patroli gabungan, memperkuat komunikasi lintas satuan, serta menempatkan personel di titik-titik rawan kerusuhan. Pendekatan persuasif dan humanis dikedepankan dalam setiap pengamanan, guna memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, namun tidak berubah menjadi tindakan kekerasan. Langkah preventif ini juga dilengkapi dengan deteksi dini terhadap potensi provokator yang berupaya menyusup dalam aksi damai.

Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat memastikan ruang demokrasi tetap terjaga tanpa harus dibayang-bayangi ancaman anarkisme. Kedepannya, kolaborasi ini akan terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara damai, konstruktif, dan bermartabat, tanpa harus mengorbankan keamanan serta persatuan bangsa.***

Artikel TNI Polri dan Masyarakat Kompak Hadang Upaya Provokasi Demo Anarkis pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Aksi berlangsung di depan Kantor DPRD NTT pada Selasa (9/9/2025) pukul 11.19 WITA, lalu dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Gubernur NTT.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan kenaikan tunjangan DPRD tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi krisis ekonomi. Mereka bahkan menyebut DPRD sebagai “pengkhianat rakyat kecil”.

“Hari ini DPRD tidak melihat krisis ekonomi rakyat, malah sibuk membahas kenaikan tunjangan,” tegas salah satu orator aksi.

Massa aksi menilai kenaikan tunjangan anggota dewan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Mereka mendesak Gubernur NTT dan DPRD untuk segera meninjau ulang dan menurunkan kembali tunjangan tersebut.

Selain itu, para mahasiswa juga mengkhawatirkan kenaikan tunjangan akan berimbas pada meningkatnya beban pajak masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit.

Situasi demonstrasi sempat memanas ketika massa membakar ban di depan Kantor DPRD. Tindakan itu disebut sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Mahasiswa juga menyoroti praktik perampasan tanah masyarakat kecil yang dinilai semakin masif, sehingga menambah beban di tengah krisis ekonomi.

Beberapa anggota DPRD sempat menemui massa aksi untuk mendengar aspirasi.

Namun, mahasiswa menilai langkah itu tidak lebih dari upaya pembungkaman terhadap kritik yang mereka sampaikan.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk penolakan publik terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tunjangan DPRD NTT, yang menuai sorotan sejak awal bulan.***

Artikel Mahasiswa NTT Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD, Tuding Dewan Abaikan Krisis Ekonomi pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Ada 3 tuntutan yang disampaikan PMKRI Cabang Malaka. Yang pertama, Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka, yang katanya tidak ada dalam penetapan APBD tahun 2025, yang kedua, terkait penggunaan Kantor Bupati Malaka yang saat ini tidak kami pakai, dan yang ketiga, Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sebagai tanggapan, mewakili Bupati SBS, saya (HMS) ingin menjelaskan beberapa hal. Pada tuntutan pertama, anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka sudah ada dalam penetapan APBD Malaka tahun 2025. Ini ditetapkan oleh Bupati Malaka sebelumnya, Simon Nahak, pada 30 Desember 2024. Dengan demikian, kami (SBS-HMS) tidak terlibat dalam keputusan tersebut.

Terkait tuntutan kedua, meskipun Kantor Bupati Malaka yang baru belum digunakan, hal ini disebabkan oleh proses audit yang saat ini sedang berlangsung. Kami tidak menyewa gedung, karena gedung yang kami gunakan saat ini merupakan aset milik Pemda Malaka sejak Kabupaten Malaka berdiri.

Artikel HMS: Jangan Jadikan Kabar Burung Sebagai Bahan Untuk Demonstran pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Pembenaran ini diperoleh melalui hasil audiensi yang digelar antara Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Cabang Malaka, yang dipimpin oleh Ketua Presidium Cabang Malaka, Yasintus Aryanto Opat di ruangan Wakil Bupati, Henri Melki Simu, pada Selasa (18/3/25).

Dalam audiensi tersebut, PMKRI Cabang Malaka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemda Malaka, termasuk isu Pembekuan Teda, mengenai Kantor Bupati baru yang belum ditempati, serta pengadaan Kendaraan Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua PMKRI Malaka menekankan bahwa banyak yang mempertanyakan keberadaan mobil-mobil tersebut jika tidak dianggarkan dan bahkan tidak dibahas oleh DPRD. “Bagaimana mobil-mobil ini bisa muncul?” tanya mereka penuh ingin tahu.

Wakil Bupati menjelaskan, “Pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati tidak tercantum dalam anggaran, dan saat pembahasan juga tidak ada. Lalu, dari mana mobil ini berasal? Apakah kalian sudah baca APBD? Jika tidak, saya bisa tunjukkan bukti anggaran tersebut,” pungkas Henri Simu dengan nada tegas.

Artikel Ke Demonstran PMKRI, Wabup Malaka: Anggaran Beli 4 Mobil Dinas Ada Dalam APBD 2025 pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.