Dari total 127 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka, tercatat sebanyak 22 kepala desa absen dalam kegiatan penting tersebut.

Padahal, menurut Wabup HMS, para kepala desa adalah pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Bagi kepala desa yang tidak hadir, tolong sampaikan bahwa kerja ini harus dilakukan dengan baik. Ini demi kepentingan masyarakat,” tegas Wabup HMS dalam sambutannya.

Wabup juga memerintahkan agar kehadiran kepala desa didata secara menyeluruh.

“Saya minta dicek dan data semua kepala desa yang tidak hadir,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Henri Melki Simu juga mengimbau seluruh camat dan kepala desa untuk aktif berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyukseskan program DTSEN, demi meningkatkan akurasi data dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Setelah acara dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Dinas Sosial dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada peserta yang hadir.

DTSEN merupakan upaya pemerintah dalam menyatukan data sosial ekonomi secara nasional, yang sangat berguna dalam perencanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial secara lebih tepat sasaran.*

Artikel Wabup HMS Sesalkan Ketidakhadiran 22 Kades dalam Sosialisasi DTSEN pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Komisi III DPRD Malaka berencana untuk segera melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Sosial guna membahas persoalan ini.

Ketua Komisi III DPRD Malaka, Maria Fatima Seuk Kain, mengungkapkan hal tersebut usai melaksanakan rapat dengan Dinas Sosial Kabupaten Malaka pada Rabu, (15/1/25).

Meri Kain, sapaan akrab Ketua Komisi III itu menjelaskan hasil dari rapat tersebut bahwa, dalam waktu dekat Komisi III konsultasi dengan Kementerian Sosial guna memastikan validitas informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Malaka.

“Kami sedang berupaya untuk berkonsultasi dengan Kementerian Sosial untuk mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Malaka. Kami ingin memastikan apakah penerima yang dicoret bisa kembali mendapatkan bantuan atau tidak, agar bantuan ini tepat sasaran,” ujar Maria Fatima Seuk Kain usai rapat.

Lebih lanjut, ia mencatat bahwa Dinas Sosial menyatakan aturan yang berlaku sebagai alasan pencoretan nama-nama penerima Bansos. Oleh karena itu, ia dan rekan-rekan telah sepakat untuk melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Sosial.

Artikel Nasib 315 Penerima Bansos PKH di Malaka, Tunggu Setelah Konsultasi Komisi III DPRD Ke Kemensos pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya warga yang secara sepihak dihapus dari daftar penerima bantuan sosial dari program yang dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu ini.

Tujuan dari RDP tersebut, menurut Yohanes, adalah untuk mengetahui benang merah dari masalah pencoretan nama warga yang sebelumnya menikmati bantuan ini secara rutin, serta mencari solusi yang tepat untuk masalah ini.

Yohanes Kehi menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, telah digelar sebuah klarifikasi di Dinas Sosial Kabupaten Malaka yang dihadiri oleh Kepala Desa Alas dan Kepala Desa Alas Selatan, para pendamping PKH, dan Ketua Komisi III DPRD. Namun, pertemuan tersebut tidak memberikan jawaban yang memadai terkait dengan pencoretan sejumlah nama dari penerima bantuan PKH.

Ia menegaskan bahwa klarifikasi yang dilakukan di Dinas Sosial sama sekali tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan dari pihak Kepala Desa maupun para pendamping PKH mengenai nasib warga yang namanya hilang dari daftar penerima bantuan.

Artikel Pemuda Kobalima Timur Minta Pimpinan DPRD Lakukan RDP Bersama Seluruh Pendamping PKH pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.