Pemda Malaka menganggarkan Rp 2,8 Miliar dari APBD 2022 untuk mendanai proyek ini, termasuk dana untuk monitoring.

Diketahui, mantan Bupati dan pejabat lainnya mendapatkan honor tim monitoring dari APBD 2022.

Drs. Gabriel Seran, MM, yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut, menjelaskan bahwa tim monitoring diangkat berdasarkan SK Bupati Malaka.

“SK Tim Monitoring itu ada. SK ditandatangani oleh Bapak Bupati,” tegas Gabriel Seran, dilansir dari sakunar.com, di hadapan Bupati Malaka di Motaulun, Rabu (2/8/2023).

Gabriel Seran menyebutkan bahwa sejumlah pejabat teras, termasuk Bupati Malaka saat itu, Simon Nahak, Wakil Bupati Louis Lucky Taolin, Sekda Ferdinand Un Muti, para Asisten, hingga Kepala Dinas, mendapatkan honor dari tim monitoring tersebut.

Menurut Gabriel, standar honor tertinggi sekitar 1 juta hingga 2 juta Rupiah per bulan, sementara pejabat lainnya hanya menerima ratusan ribu.

Besaran honor yang diterima setiap pejabat berbeda-beda. “Saya rasa standar honor paling tinggi adalah Bupati, yang sekitar 1 juta sampai 2 juta Rupiah per bulan, sementara pejabat lainnya hanya menerima ratusan ribu,” jelasnya.

Artikel Diduga Mantan Bupati Malaka dan Para Pejabat Lainnya Terima Dana Pendamping Proyek Rumah Bantuan Seroja pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Penyerahan tersebut diterima oleh Presidium Germas (Gerakan Kemasyarakatan) PMKRI Cabang Malaka untuk dipelajari, dengan harapan agar ke depan, aksi demonstrasi dilakukan berdasarkan data yang valid dan akurat, bukan sekadar informasi dari media sosial (Facebook-red).

HMS menekankan, terkait pembangunan gedung Kantor Bupati baru, bahwa pada tahun 2022, Pemda Malaka telah menganggarkan dana sebesar Rp 3.841.308.000 untuk pembebasan lahan. Namun, ironisnya, meskipun gedungnya sudah dibangun, akses jalan menuju gedung tersebut justru tidak tersedia.

“Fasilitas kerja sama dalam negeri belanja barang dan jasa, Rp 3.841.308.000, ini untuk pembebasan lahan. Saya memberikan tanda supaya adik-adik bisa melihatnya. Jika masih kurang jelas, panggil saya untuk penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.

“Saya ingin menegaskan bahwa wakil Bupati menyerahkan APBD ini agar PMKRI dapat mempelajarinya,” lanjutnya.

“Jika adik-adik membutuhkan data lebih lanjut, saya siap memberikan agar saat berunjuk rasa, argumentasi yang disampaikan berbasis fakta. Penting untuk memahami alasan di balik anggaran Rp 3.841.308.000 yang disiapkan, namun kenyataannya akses jalan belum ada,” tegasnya.

Artikel Wakil Bupati Malaka Menyerahkan APBD T.A 2022 Kepada PMKRI Untuk Dipelajari pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.