Keduanya bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga sosok yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan karakter dan masa depan generasi muda Malaka melalui olahraga, khususnya sepak bola.

Sebagai seorang pemimpin yang dikenal visioner, SBS melihat bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan atau aktivitas olahraga, tetapi media pembentukan karakter, disiplin, kesehatan, dan persatuan. Beliau memahami bahwa Malaka memiliki potensi besar dalam olahraga ini, dan potensi itu harus dibina secara sistematis sejak dini.

SBS memandang SSB sebagai pintu masuk untuk menyiapkan generasi muda yang lebih terarah, produktif, dan berdaya saing. Dukungan Bupati SBS terlihat melalui berbagai kebijakan yang membuka ruang pembinaan usia dini, peningkatan sarana lapangan, hingga arah pembangunan olahraga yang lebih terstruktur.

Jika SBS menyiapkan visi dan arah kebijakan, maka HMS hadir sebagai sosok eksekutor dan motivator di lapangan. Wakil Bupati yang memiliki kedekatan dengan komunitas olahraga ini kerap turun langsung menyaksikan latihan, berinteraksi dengan pelatih, serta memberikan dorongan moral kepada para pemain muda.

Artikel SBS-HMS Cetuskan Program Olahraga Berprestasi dengan Mendirikan Sekolah Sepak Bola (SSB) pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Menurut Camat Jimmy Makbalin, “Setiap program dan kebijakan pemerintah di tingkat atas harus didukung penuh. Kami sangat mendukung Program Pacul Tanah Gratis yang dicetuskan Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS,” ujarnya.

Pemerintahan Kabupaten Malaka menjadikan program ini sebagai salah satu dari lima program prioritas utama. Seluruh biaya pengolahan lahan, termasuk operasional traktor, ditanggung penuh Pemerintah Daerah tanpa pungutan apapun kepada petani. Aparat seperti camat dan polsek bertugas memastikan program tepat sasaran dan bermanfaat maksimal bagi petani.

“Tahun ini, kami berhasil mengolah 50 hektar lahan masyarakat, naik drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya 15 hektar,” ujar Jimmy Makbalin kepada wartawan, Kamis 28 Agustus 2025 lalu.

Ia menambahkan, pada Jumat (29/8), dirinya dan Kapolsek menyaksikan langsung operasional traktor hari pertama di Desa Sanleo dari pagi hingga sore. Kegiatan ini bagian dari dukungan penuh camat, kapolsek, dan kepala desa se-kecamatan terhadap program prioritas pertanian SBS-HMS, sebagai implementasi janji kampanye dan kerja nyata mereka.

Artikel Camat Malaka Timur dan Kapolsek Kawal Program Unggulan “Pacul Tanah Gratis” Bupati SBS-HMS pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Terobosan-terobosan baru yang diambil diantaranya;

1. Penataan dan pembenahan sistem birokrasi agar berjalan sesuai rohnya.

2. Instruksi kepada Dinas PUPR Malaka untuk memperbaiki ruas jalan nasional yang berlubang dengan metode tambal sulam, mulai dari Desa Lamea (Kecamatan Wewiku, perbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan/TTS dan Malaka) hingga Welaus, Desa Lakukan Utara (Kecamatan Kobalima).

3. Instruksi kepada seluruh Kepala Desa untuk membersihkan lingkungan secara gotong royong.

4. Pendatangan dokter spesialis ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5. Pemberian kesempatan bagi anak-anak Malaka melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, di mana salah satu ASN di lingkup Pemkab Malaka telah menempuh program doktor di sebuah universitas di Indonesia.

6. Pendatangan Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Rabu, 30 April 2025, untuk mengeksplorasi potensi lokal agar dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat, serta membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal.

Artikel Baru Tiga Bulan Nahkodai Malaka, SBS-HMS Sudah Lakukan Gebrakan Konstruktif pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Oleh karena itu, dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Malaka dan Kejaksaan Negeri Belu tentang Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka, Senin (26/5/2025) lalu, Bupati SBS mengingatkan para pejabat dan kepala desa agar tidak ragu-ragu mengurus kepentingan rakyat.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT itu menekankan tiga hal utama dalam menjalankan tugas. “Pertama, kita harus taat aturan dan bekerja sesuai aturan. Kedua, hasil kerja harus berkualitas. Ketiga, hasil kerja harus berguna untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk mengurus rakyat,” tegasnya.

Lanjut SBS, kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. “Melalui kesempatan baik ini, kami meminta Pak Kejari Belu beserta jajarannya untuk mendampingi para pejabat kami agar tidak ragu-ragu dan tidak berbuat salah, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Malaka,” tuturnya.

Artikel SBS: Jangan Ragu-Ragu Untuk Urus Rakyat pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Program ini berlandaskan filosofi “masyarakat tidak boleh lapar di tanah yang subur ini”, dan mendapatkan sambutan positif, termasuk dari Pemerintah Desa Rabasa, Kecamatan Malaka Barat.

Kepala Desa Rabasa, Marianus Bria, menjelaskan bahwa program pertanian ini diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

“Pemerintah akan menyediakan alat mesin pertanian berupa traktor untuk mengolah lahan masyarakat secara gratis, dan hasilnya sepenuhnya untuk masyarakat sendiri. Ini sangat menguntungkan,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, Desa Rabasa telah menyiapkan lahan seluas 346 hektar yang siap dimanfaatkan untuk penanaman jagung pada musim tanam mendatang.

Namun, Marianus juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi petani setempat. Pada musim tanam (MT) II, sebagian besar masyarakat tidak menanam jagung karena kondisi lahan yang masih tergenang air akibat curah hujan tinggi pada bulan Mei-Juni.

Artikel Dukung Program SBS-HMS, Pemdes Rabasa Siapkan Lahan Seluas 346 Hektar pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Hanya lebih dari tiga bulan menjabat, SBS-HMS telah berhasil mendatangkan 25 unit traktor roda empat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI. Keberhasilan ini menjadi harapan baru bagi petani di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Di sela-sela peninjauan alat mesin pertanian (alsintan) di halaman depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Selasa (10/6/25) lalu, Bupati SBS menegaskan komitmen dirinya bersama Wakil Bupati HMS untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Jadi, kami kerja tidak main-main dan kami kerja serius untuk rakyat Malaka,” tegasnya.

SBS menjelaskan bahwa bantuan traktor dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI merupakan bagian integral dari program SBS-HMS, khususnya di bidang pertanian.

“Jadi, traktor ini akan kami manfaatkan untuk mengolah lahan masyarakat dengan harapan bisa mendongkrak produktivitas hasil pertanian,” tuturnya.

Artikel Komitmen Urus Rakyat, SBS-HMS Datangkan 25 Unit Traktor dari Kementan RI pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Bupati SBS menjelaskan bahwa pelantikan di tepi pantai memungkinkan lebih banyak orang untuk hadir dan menyaksikan acara tersebut, yang tidak dapat ditampung di gedung pertemuan.

“Jika kita melantik di pantai, semua orang bisa datang untuk menyaksikan. Ini adalah cara kita mempromosikan keindahan alam Malaka ke dunia luas. Ketika para wartawan memotret dengan latar belakang pantai yang indah dan mempublikasikannya, orang pasti akan bertanya di mana itu? Tentu ini menjadi nilai tambah bagi daerah ini,” ujar SBS kepada wartawan pada Rabu, 17 Juni 2025, usai pidato pelantikan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Malaka di Pantai Motadikin, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

SBS menambahkan, pilihan lokasi pelantikan di pantai juga karena keterbatasan fasilitas. “Kita belum memiliki aula dengan daya tampung yang besar. Namun, jika pelantikan di pantai, silakan datang sebanyak-banyaknya untuk menyaksikan prosesi ini,” katanya.

Artikel Bupati dan Wakil Bupati Malaka Promosikan Keindahan Alam Melalui Pelantikan Pejabat di Tepi Pantai pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Kegiatan Bimtek ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari Rabu, 17 Juni, hingga Jumat, 19 Juni 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKPD Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini ditujukan bagi pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebanyak 210 peserta hadir, terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD serta para bendahara.

“Peserta meliputi bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara barang,” ujar Aloysius saat diwawancarai pada Rabu, 18 Juni 2025, di sela-sela kegiatan Bimtek yang berlangsung di aula Hotel Nusa Dua, Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Aloysius menjelaskan bahwa tujuan utama dari Bimtek ini adalah sebagai upaya penyegaran pengetahuan dan keterampilan bagi pejabat pengelola keuangan yang sudah pernah menjabat posisi fungsional, baik sebagai PPK-SKPD maupun bendahara.

Artikel BPKPD Kabupaten Malaka dan Badan Keuangan Provinsi NTT Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Kegiatan workshop ini berlangsung selama dua hari, pada Selasa-Rabu, 24-25 Juni 2025, di Aula Hotel Ramayana, Betun.

Ketua YKPA, Bernadina Dhana, menyatakan bahwa workshop ini merupakan upaya mendukung pemerintah dalam meningkatkan hak dasar anak untuk mendapatkan akta lahir melalui aplikasi ASA NTT.

“Sehingga, kami berharap para stakeholder, terutama pemerintah desa melalui fasilitator yang telah mendapatkan pembekalan, dapat membantu anak-anak yang belum memiliki akta lahir agar diakomodir melalui aplikasi ASA NTT (Akta untuk Semua Anak) NTT. Di sisi lain, ini juga dapat menghemat energi dan biaya transportasi untuk mengurus akta lahir,” jelasnya.

Bernadina menambahkan, berdasarkan target nasional, cakupan akta lahir anak pada tahun 2025 harus mencapai 99 persen. “Sementara di Kabupaten Malaka per Desember 2024 untuk anak usia 17 tahun baru mencapai 87,76 persen. Kami berharap tahun 2025 bisa mencapai target 99 persen,” ungkapnya.

Artikel Tingkatkan Hak Dasar Anak, Pemkab Malaka Gandeng YKPA Mitra Child Fund Internasional Gelar Workshop Akta Lahir Anak pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Hal ini disampaikannya saat acara peluncuran Kartu Kredit Indonesia yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka pada Selasa, 9 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati SBS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan Rektor dan dua Pembantu Rektor STPDN guna membahas peluang bagi siswa-siswi Malaka.

Meskipun alokasi jalur khusus kini telah diatur di tingkat provinsi, Rektor STPDN menyarankan persiapan calon peserta melalui bimbingan tes agar lebih mudah lolos.

Menindaklanjuti saran tersebut, Bupati SBS telah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta beberapa pihak terkait lainnya untuk segera menyusun program bimbingan bagi para calon mahasiswa.

Prioritas utama akan diberikan kepada siswa-siswi yang memiliki rekam jejak kontribusi nyata bagi daerah, seperti anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan atlet berprestasi.

Artikel Wujudkan Generasi Unggul, Bupati SBS Perintahkan Kesbangpol Data Atlet Potensial untuk Masuk STPDN pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.